Akbar Faizal Nilai Proses Kerja KPK terlalu Berlebihan

180
Akbar Faizal

PORTALMAKASSAR.COM – Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Akbar Faizal merespon berbagai pro kontra terkait pembentukan Panitia khusus Hak Angket KPK.

Menurut Akbar Faizal, hak angket merupakan wewenang yang berhak dilakukan oleh DPR dan tidak boleh ada yang melarang terkait pembentukan maupun pembahasan hak angket DPR.

Pro dan kontra bisa saja terjadi, tapi hak angket itu adalah hak DPR. Ini kewenangan DPR, lihat sisi positifnya,jangan sisi negatifnya. Kalau kalian wartawan dilarang menulis, pasti kalian marah,” ungkapnya saat diwawancarai PortalMakassar.com di warkop Bundu jalan Letjend Hertasning Kota Makassar, Jum’at (9/6/2017) malam.

iklan

Lebih lanjut Akbar Faizal menambahkan bahwa KPK dalam perjalanannya diakui berhasil membongkar sejumlah praktik korupsi. Namun banyak hal-hal yang terjadi dalam proses kerja KPK yang menurut analisa Akbar Faizal bersama Komisi III DPR, dinilai banyak yang berlebihan.

Selain itu, menurut Akbar Faisal, DPR adalah lembaga pengawas pemerintah, oleh karena tidak ada satupun lembaga di Republik ini termaksud Presiden yang tidak diawasi oleh DPR.

Tidak boleh ada lembaga negara yang tidak mendapatkan pengawasan. Selama ini kan tidak ada yang mengawasi KPK? Pengawasan dari DPR itu tidak optimal, kita mau bikin angket tapi tiba – tiba ada yang menyatakan ini berlebihan. Loh, ini kewenangan DPR, murni kewenangan DPR,” tambahnya.

Mengenai tentang apa saja yang akan dibuka Tim Pansus Hak Angket KPK, nantinya akan banyak hal yang akan diperlihatkan kepada publik.

Nanti banyak hal yang akan dibuka, kalian lihat saja nanti. Bukan cuma rekaman pemeriksaan Miryam tapi banyak lagi,” pungkasnya.

Diketahui Sebelumnya, Kamis (8/6/2017), bahwa Pansus Hak Angket KPK telah menggelar rapat perdana di Kompleks Senayan RI. (JUSRI)

MASUKKAN KOMENTAR ANDA