Budaya Fasis Birokrat Kampus

172
Bagas Pangestu, Mahasiswa jurusan Biologi, UIN Alauddin Makassar

PORTALMAKASSAR.com – Budaya mengkritik, telah menjadi suatu hal yang lumrah di dalam masyarakat. Baik dalam suatu sistem pemerintahan maupun dalam ranah pendidikan. Setiap individu atau kelompok berhak mengkritik terhadap kebijakan yang nantinya akan menjadi sebuah peraturan dalam suatu ruang lingkup demi berjalanya suatu sistem yang tidak merugikan individu manapun.

Lalu, apa yang terjadinya jika budaya mengkritik kemudian di anggap sebagai suatu hal yang negatif? lalu si pengkritik begitu mudah di cap sebagai orang yang bandel, karena tidak begitu saja patuh terhadap kebijakan yang di buat oleh birokrat.

Kita akan mengkerucutkan persoalan tadi ke dalam ranah kampus, seperti yang kita ketahui bersama tentang prinsip didirikannya perguruan tinggi telah di atur dalam UU No.12 tahun 2012 BAB II pasal 6/B; “Perguruan tinggi didirikan dengan prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa”.

Sangat berbanding terbalik dengan pengaplikasian yang terjadi pada saat ini, sangat jauh dari apa yang seharusnya di perintahkan di dalam undang undang. Hak setiap individu seperti di rampas oleh birokrat dengan peraturan-peraturan yang mereka buat contoh, kasus mahasiswa yang berambut gondrong di larang masuk perkuliahan ataupun tidak akan di layani oleh staf birokrasi.

Terdapat banyak kasus dimana mahasiswa yang mengkritik atas peraturan yang di buat dosennya, itu kemudian tidak di perbolehkan masuk dalam mata kuliah yang bersangkutan karena di anggap membangkang.

Birokrasi beralasan bahwa mahasiwa yang rapi menggambarkan mahasiswa yang baik, padahal rambut sama sekali tidak menggambarkan kebaikan hati ataupun kecerdasaan seseorang. Lalu, mahasiswa yang tidak mengkritik adalah mahasiwa yang patuh dan budaya patuh itu baik menurutnya.

Hal tersebut di atas sangat jelas terjadi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, mirisnya mahasiswa takut untuk mengkritik di karenakan birokrasi mengerahkan petugas keamanan kampus itu mengamankan jalanya aksi yang di lakukan oleh mahasiswa dan tidak segan-segan memerintahkan pihak kemanan untuk membubarkan aksi dengan cara kekerasan seperti yang di alami mahasiswa dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang di pukul saat melakukan aksi menuntut turunnya Wakil Dekan 3 di fakultasnya.

Kemudian semua hal buruk tersebut telah membudaya di dalam Univeraitas Islam Negeri Alauddin, birokrasi telah berhasil membutakan mata mahasiswa juga telah berhasil membisukan suara kritikan dari mahasiswa dan merekontruksinya menjadi pekerja setelah lulus dari perguruan tinggi itu.

Walaupun kebiasaan diskusi telah menjamur di kampus ini dan tidak jarang mereka mengambil materi dari data data tentang birokrasi yang nyatanya mereka tahu bahwa birokrasinya fasis, namun tidak berani untuk menyuarakanya.

Kemudian muncul statement lucu mengenai semua hal di atas, “katanya mahasiswa itu adalah agen perubahan kemudian bagaimana akan menjadi agen perubahan sedangkan diri mereka sendiri saja di rubah bukan merubah” dan suatu hal yang tidak penting lagi memperingati 17 agustus setiap tahunnya, karena masih banyak manusia yang tidak merdeka di negeri ini.

 

Penulis: Bagas Pangestu, Mahasiswa jurusan Biologi, UIN Alauddin Makassar (red3)

MASUKKAN KOMENTAR ANDA