Bukti Beri Waktu 2 Minggu untuk SKPD Terkait Pelimpahan Tim Teknis

55
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Makassar, Andi Bhukti Djufri
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Makassar, Andi Bhukti Djufri

PORTALMAKASSAR.com – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Makassar, Andi Bukti Djufrie, memberikan waktu dua minggu kedepan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait (SKPD Teknis) segera melimpahkan personel tim teknisnya ke DPM-PTSP.

Pasalnya dari SKPD terkait masih ada belum melimpahkan timnya ke PTSP, sesuai Peratuaran Walikota (Perwali) 27/2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, disebutkan bahwa seluruh kewenangan perizinan telah dilimpahkan ke PM-PTSP.

Tim ini adalah mereka yang sebelumnya mengelola perizinan di SKPD terkait. Namun, setelah ada perwali 27/2017, maka seluruh kewenangan meliputi penandatanganan, pengembalian, penolakan, pembekuan, pencabutan dan pengesahan merupakan tanggung jawab PM-PTSP.

Bukti bahkan khawatir jika pelimpahan tim teknis tidak segera dilakukan, maka akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Di Perwali 27/2017 kan jelas sudah tercantum disitu (pelimpahan kewenangan), hanya saja tidak diikuti dengan SDM tim teknis yang belum diserahkan. Hal inilah yang nantinya bisa menjadi temuan BPK,” kata Bukti, Senin (5/3/2018).

Menurutnya, keterlambatan pelimpahan kewenangan tersebut nantinya juga akan berdampak kepada pimpinan. Sebab, pemerintah bisa dianggap setengah-setengah atau tidak serius dalam melakukan pelimpahan kewenangan.

“Apabila komitmen pimpinan tidak secepatnya melimpahkan kewenangan itu ke PTSP, akan dikenakan teguran bahkan sampai pidana oleh Kemendagri,” ujarnya.

Untuk itu, Plt Walikota Syamsu Rizal, kata dia secara tegas meminta agar pelimpahan personel tim teknis di SKPD bisa secepatnya dilakukan. Makanya itu, khusus untuk SDM yang akan didelegasikan ke PTSP agar segera dibuatkan nota dinas menyusul proses mutasi pasca pesta demokrasi serentak dilakukan.

Bukti bahkan tidak menargetkan berapa personel tim teknis yang akan dilimpahkan ke PTSP. Namun, dia berharap agar tim yang nantinya dilimpahkan bisa membantu menyelesaikan 31 jenis pelayanan perizinan yang saat ini ditangani.

“Jangan sampai dia serahkan cuma satu, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kita berharap teman-teman di SKPD teknis bisa legowo dan memahami ini, sehingga memberikan kami tim/anggota yang bisa menuntaskan perizinan,” jelasnya.

Lanjutnya, tim teknis dari masing-masing SKPD terkait ini nantinya akan melakukan pengawasan di lapangan, hasil temuan tersebut itulah yang nantinya dilaporkan ke PM-PTSP untuk ditindaklanjuti berdasarkan perwali 27/2017.

Belum dilimpahkannya SDM dari masing-masing SKPD teknis, tentunya juga berdampak pada aplikasi online di PTSP. Dia mengatakan sampai hari ini, aplikasi online tersebut sudah on progres, hanya saja masih ada beberapa SKPD terkait yang belum menyerahkan SDMnya sehingga sulit menyesuaikan di aplikasi. Padahal, jika semuanya sudah rampung, aplikasi ini tinggal on the track.

“Serahkan ke kami secepatnya, supaya kita bisa menyelesaikan aplikasi online kita. Sehingga setelah bapak walikota selesai cuti di launching PTSP Bintang Lima, aplikasi juga berjalan sesuai dengan yang kita harapkan dan tidak menjadi temuan BPK lagi,” harapnya.

Agar SKPD terkait dapat segera melimpahkan timnya secepat mungkin, sambung Bhukti, pimpinan dalam hal ini Plt Walikota telah membentuk tim yang dikoordinasi langsung oleh Asisten III, Ketua dirinya sendiri serta anggotanya dari SKPD terkait.

“Kami sudah bentuk tim, koordinator Asisten III, ketua saya sendiri, dan anggotany semua SKPD terkait,” ucapnya.

Ia juga menambahkan terkait jumlah staf yang dilimpahkan ke PTSP, tergantung dari SKPD terkait yang mengetahui persis, yang pastinya staf tersebut yang akan ditempatkan nanti di PTSP tidak termasuk pejabat struktural.

“Jumlah staf yang akan ditempatkan nanti yang mengetahui persis itu adalah SKPD terkait itu sendiri, yang pastinya, staf tersebut tidak menjabat sebagai pejabat pejabat struktural karena yang dibutuhkan di PTSP adalah staf yang betul-betul yang menangani dalam bidangnya yakni tim teknis,” tutupnya.

(Hamzah)

MASUKKAN KOMENTAR ANDA