Camat Bulukumpa Usulkan TPP dan Pembangunan Fisik di Reses Waket DPRD Bulukumba

Wakil Ketua DPRD Bulukumba Andi Zulkarnain Pangki saat menggelar Penjaringan aspirasi warga di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba pada kegiatan Reses masa Pembahasan APBD 2019||pm

PORTALMAKASSAR.com – Penjaringan aspirasi warga di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba pada kegiatan Reses masa Pembahasan APBD 2019 lebih fokus dalam pengusulan pembangunan infrastruktur.

 

Namun begitu, Camat Bulukumpa Drs. Salman Z. Patongai juga meminta “wakil rakyat” untuk mendorong TPP ( Tunjangan Perbaikan Penghasilan) kepada Pemda Bulukumba.

Hal itu mengemuka dalam reses anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional, Andi Zulkarnain Pangki, Rabu (05/12) di Kelurahan Jawi Jawi Bulukumpa.

Dalam Reses yang turut dihadiri Lurah Jawi Jawi Irwan Amiruddin, dan utusan serta BPD Desa Salassae, Balangpesoang, Bonto Mangiring serta Jojjolo.

” Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ini merupakan kewajiban Pemkab Bulukumba seperti yang diamanatkan oleh KPK dan kami harapkan juga agar Pemda meneruskan amanat KPK itu kepada Camat,” terang Salman kepada Wakil Ketua DPRD Bulukumba tersebut.

“TPP itu wajib, amanah dari KPK. Selama ini kami belum diberikan amunisi oleh Pemda, padahal Camat juga merupakan perpanjangan tangan dari Bupati,” tuturnya.

Zulkarnain Pangki yang akrab disapa AZP ini menyebutkan, dalam reses masa pembahasan APBD 2019 itu, dirinya juga menyampaikan sejauh mana usulan tahun lalu yang telah terealisasi. Dia contohkan, atas aspirasi warga dan pengawalan anggota DPRD di Kelurahan Jawi Jawi, misalnya, telah membangun taman di area Lapangan Remaja.

Ketua DPD PAN Bulukumba ini menegaskan mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengakomodir hasil reses dewan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) tahun 2019.

” Tidak hanya TPP sebagaimana yang disampaikan Camat, kita juga akan mendorong SKPD untuk melakukan berbagai inovasi dalam pengembangan SDM yang ada di desa termasuk Bumdes yang nantinya mengelola UKM yang ada di desa,” tutup legislator 2 periode itu.

[RED2]

Berikan Komentar