DPRD Kota Makassar Gelar Dsikusi Pendidikan Bersama Warga

Amar Busthanul, Anggota DPRD Kota Makassar dan Nina Marlina, Tenaga Pendidik dari Perguruan Islam Datumuseng

PORTALMAKASSAR.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar melalui Bagian Humas DPRD Makassar kembali menggelar diskusi interaktif bersama masyarakat melalui program rutin DPRD Kota Makassar, yakni, Kemitraan Anggota DPRD Kota Makassar Bersama Masyarakat.

 

Diskusi kali ini dilaksanakan di Jalan Prof Abd Rahman Basalamah, Kompleks UMI, dengan mengangkat tema Penyelenggaraan Pendidikan Berkualitas yang menghadirkan Amar Busthanul, Anggota DPRD Kota Makassar dan Nina Marlina, Tenaga Pendidik dari Perguruan Islam Datumuseng selaku narasumber.

Amar menyampaikan, dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas, kolaborasi orangtua dan guru dibutuhkan membentuk moral anak sebab anak tidak bisa lagi dididik dengan menggunakan kekerasan. Aktualisasi partisipasi orangtua sangat dibutuhkan demi terciptanya generasi yang kreatif, kompetitif dan berkarakter.

“Tidak bisa kita pungkiri, ini akhlak, moral, harus ada peran orangtua yang sangat besar sekali disini termasuk guru sekolah. Ini anak sekarang sudah tidak bisa kita bina lagi dengan kekerasan tapi bagaimana caranya kita menyampaikan dengan halus, agar anak-anak tidak bergaul sembarangan karena 30 persen pergaulan itu sangat mempengaruhi tingkah laku anak,” kata Amar.

Sementara itu, Nina menyebutkan pendidikan yang berkualitas ialah pendidikan yang mengeksplor talenta anak menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan bantuan tenaga pendidik. Ia pun mengkritisi pemerintah yang menerapkan kebijakan penerimaan siswa inklusi di beberapa sekolah normal di Makassar.

“Pemerintah mengizinkan sekolah untuk menerima siswa inklusi namun masalahnya adalah tidak ada tenaga pendidiknya. Jadi guru tidak bisa tangani. Untuk mendidik siswa inklusi itu butuh perhatian dan penanganan khusus dibanding siswa normal,” terang Nina.

Peran pemerintah kota pun dibutuhkan dalam menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Termasuk dalam penyusunan kurikulum dan kesejahteraan guru. Pemerintah diminta untuk tidak hanya berfokus pada pada sertifikasi guru namun pada pemerataan sertifikasi itu sendiri.

(Syamsi)

Berikan Komentar