IGI Mendukung Sepenuhnya OSZ Menggantikan Sistem PPDB

10
Ketua umum Pengurus Pusat IGI , Muhammad Ramli Rahim
Ketua umum Pengurus Pusat IGI , Muhammad Ramli Rahim

PORTALMAKASSAR.com – Kemendikbud mulai tahun ini akan mengganti PPDB lama yang prosesnya dilakukan setelah UN menjadi Optimalisasi Sistem Zonasi (OSZ) yang dilakukan lebih awal sehingga diharapkan peserta didik sudah mengetahui sekolah dimana mereka akan melanjutkan pendidikan lebih cepat.

 

Hal ini menjadi sesuatu yang baik dan IGI tentu saja sangat mendukungnya. Dalam dua tahun terakhir PPDB, masih ada siswa yang belum mendapatkan sekolah saat pembelajaran sudah mulai berjalan karena yang bersangkutan tidak diterima di sekolah manapun atau sekolah yang diharapkan. Pemalsuan SKTM menjadi marak karena salah satu peluang lolos di sekolah unggulan adalah dengan menggunakan SKTM.

Upaya pemalsuan KK dan domisili pun menjadi langkah selanjutnya agar anak-anak mereka bisa diterima pada sekolah-sekolah yang katanya sekolah terbaik.

Sekolah pun tak kalah gesit, ada yang berupaya keras melahirkan atau menghidupkan kembali boarding schoolnya agar tetap dihuni siswa-siswa terbaik.

Semua upaya ini sebenarnya bertentangan dengan tujuan zonasi yang menginginkan “semua sekolah sama baiknya” tetapi begitulah dunia pendidikan kita, berbagai tarikan kepentingan menjadikan pendidikan kita terus bermasalah.

Zonasi guru pun rasanya sulit jika hanya berdasarkan domisili karena sekitar 70% guru Indonesia berdomisili di Kota tetapi sangat sedikit yang berdomisili di kompleks elite. Hal ini berakibat pada jauhnya jarak antar guru dan sekolah terpencil atau sekolah di kecamatan dan jauhnya jarak guru dari sekolah-sekolah negeri dikawasan elite.

OSZ ini harus dijalankan secara maksimal agar sebaran siswa menjadi merata tetapi tentu saja harus diikuti oleh sebaran kualitas guru dan sebaran kualitas sarana dan prasaran. Jika di sebuah kabupaten ada 20 SMP dan kabupaten itu hanya mampu mengadakan 20 komputer maka wajib hukumnya pemda tersebut membagi rata 20 kamputer itu ke 20 sekolah.

Pemerintah juga harus mengupayakan hal-hal diluar sekolah, misalnya sekolah yang belum memiliki aliran listrik dan internet, pemerintah harus mengupayakannya agar semua sekolah sama baiknya. Pendidikan ini harus memberikan akses dan kualitas yang sama dari Jakarta hingga Papua.

Tak boleh lagi ada diskriminasi dan memberi ruang maksimal hanya kepada mereka yang pintar dan kaya atau hanya anak pejabat atau orang terhormat, pendidikan harus membuka akses sama kepada semua calon siswa.

Mereka yang ingin mendapat perlakuan dan fasilitas lebih, tetap punya jalan dengan memilih sekolah-sekolah swasta yang sifatnya mandiri. Dengan sistem OSZ ini, orang tua pun bisa menjadikan hal ini sebagai pertimbangan. Tetap disekolah yang ditentukan atau memilih sekolah swasta.

Makassar, 19 September 2018

Muhammad Ramli Rahim (Ketua  Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia)

(RED2)

Berikan Komentar