Komisi X DPR RI Meminta Masyarakat Semakin Aktif Melawan

10
STOP PUNGLI

PORTALMAKASSAR.COM – Begitu banyaknya pungli yang terjadi hampir di semua bidang menjadi sebuah keprihatinan tersendiri apa lagi dunia pendidikan yang sedang disibukkan dengan penerimaan siswa/siswi didik baru yang pasti akan sangat rawan pungli. Oleh Karena itu,  Wakil Ketua komisi X DPR meminta pemerintah menindak tegas kasus pungli yang ada di lingkungan pendidikan ini.

Menurut Komisi X ini mereka, menerima banyak sekali laporan tentang aktifitas pungli ini. Bahkan, menurut mereka praktek ini menjadi budaya yang sudah mengakar dan mendarah daging. Seperti halnya, praktek kasus korupsi yang sudah berubah menjadi sebuah budaya.

Biasanya praktek ini dilakukan dengan jual beli kursi kepada para calon peserta didik. Oleh karena itu, system Zonasi adalah salah satu cara untuk mengurangi praktek tersebut. Pemerintah mengutarakan di hadapan komisi X bahwa biasanya praktek pungli ini ada karena stigma di kalangan masyarakat yang menginginkan sekolah favorit untuk anak mereka. Dengan system zonasi ini diharapkan stigma sekolah favorit akan berkurang.

iklan

Kenyataan dilapangan berbeda jauh dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Para oknum ini pun semakin berani untuk memperjual-belikan kursi dengan memasang tarif yang begitu tinggi. Seperti halnya para calo tiket yang mematok harga yang cukup tinggi. Keadaan ini pun membuat para orang tua mau tak mau menerima harga tersebut.

Dengan begini, siapa yang dirugikan? Masyarakat bukan? Apa lagi masyarakat yang kurang mampu yang pasti akan semakin menyekek leher mereka. Tidak sesuai dengan keinginan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi pungli yang memang terus terjadi sebagai salah satu cerminan dari korupsi.

Komisi X DPR pun mencoba mengingatkan akan pengawasan agar proses praktek ini dihilangan. Banyak dari mereka yang mengira jika, praktek pungli ini ada karena, kurangnya pengawasan dari pemerintah. Walaupun, salah satu anggota dari fraksi Gerindra ini mengakui jika, sistem online yang sudah di tetap kan ini memiliki tingkat transparansi, akuntabel, dan parsitipatif. Namun, tetap saja yang namanya oknum, selalu ada dan masih berkeliaran.

Sultan Adil Hendra pun juga berharap akan peran masyarakat, supaya lebih aktif dalam melakukan pengawasan dan jika, terjadi pungli mampu dan berani untuk melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwajib.

 

(Ary – Ganesoft.com)

MASUKKAN KOMENTAR ANDA