Lagi, Kementerian Kelautan Gagalkan Penyelundupan Kuda Laut Kering di Makassar

496
Barang Bukti Kuda Laut Kering. Ist

PORTALMAKASSAR.COM – Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar kembali menggagalkan penyelundupan kuda laut kering sebanyak 1.750 ekor dengan volume 5 kg di cargo bandara Sultan Hasanuddin Makassar pada tanggal 21 Juni 2017.

Penggagalan ini bermula dari laporan petugas Angkasa Pura ke pihak karantina ikan mengenai tampilan barang kemasan mencurigakan di x-ray kargo.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan fisik, diketahui barang yang dikirim merupakan jenis komoditi perikanan yang dilindungi dan dibatasi pengeluarannya.

Menurut petugas karantina ikan, Nuralim, kuda laut kering tersebut dilaporkan oleh pihak kargo sebagai makanan kering, tetapi setelah dilakukan cek fisik ternyata isinya adalah kuda laut dalam bentuk kering yang akan dikirim ke Jakarta.

“Sesuai dengan aturan yang berlaku, kami melakukan penahanan dan penyitaan barang bukti untuk dilakukan penyidikan karena ada unsur kesengajaan” terang Nuralim, PPNS Balai Besar Karantina Ikan Makassar.

Selama bulan Mei sampai Juni 2017 telah digagalkan 2 kali pengiriman kuda laut kering. Ditemui di tempat terpisah, Kepala BKIPM Makassar, Sitti Chadidjah menyatakan kuda laut merupakan salah satu dari lima belas spesies terancam punah dan menjadi biota prioritas yang dilindungi.

“Regulasi kita telah mengatur bahwa perdagangan kuda laut harus dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan dari otoritas ilmiah yaitu LIPI dan otoritas pengelolaan yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Kuda laut yang diperdagangkan harus dalam bentuk hidup, kalau ada yang dikirim dalam bentuk kering, itu artinya ilegal” ungkap Sitti.

Sebagaimana diketahui, kuda laut merupakan jenis ikan yang dilindungi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar telah memasukkan 33 spesies kuda laut ke dalam daftar Appendix II CITES yang berarti bahwa perdagangan kuda laut harus mengikuti ketentuan perdagangan internasional dimana CITES merekomendasikan batas minimal ukuran minimal 10 cm untuk semua spesimen kuda laut dalam perdagangannya. Selain itu, lalu lintas perdagangan dilakukan dalam bentuk hidup dan bukan dalam bentuk kering.

Penetapan tersebut didasari oleh kenyataan bahwa status kuda laut di alam yang terancam punah akibat pemanfaatan manusia. Beberapa lokasi di Indonesia diduga telah mengalami penurunan populasi dan kehilangan jenis kuda laut akibat eksploitasi dan tekanan penangkapan yang berlebih.

(RIL)

MASUKKAN KOMENTAR ANDA