Opini Prof Aminuddin Ilmar: Caleg Oplosan

Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, Pakar Tata Negara dari Unhas.

PORTALMAKASSAR.COM – Menarik juga membaca berita di Harian Fajar tentang Caleg Oplosan dengan kategori hanya mengandalkan dukungan dari luar seperti; adanya hubungan kekerabatan caleg dengan pemangku kekuasaan apakah itu isteri atau anak padahal yang bersangkutan dianggap tidak punya kemampuan dan pengalaman sehingga dikuatirkan akan menjadi beban negara (hanya datang, duduk, diam dan dapat duit) bukan sebaliknya memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan rakyat.

 

Mencermati hal tersebut tentu siapa saja bisa berprasangka atau melakukan dugaan terhadap keberadaan caleg yang dianggap tidak punya kemampuan dan kapasitas serta hanya mengandalkan dukungan luar semata yang menurut hemat saya wajar saja. Namun, yang perlu mendapat perhatian kita adalah hak setiap warganegara yang memenuhi syarat untuk ikut dalam pengisian jabatan negara termasuk dalam pengisian keanggotaan legislatif.

Syarat dasar untuk menjadi anggota legislatif tentunya harus dicalonkan oleh partai politik dan memenuhi syarat administratip. Bahkan, ada ketentuan bahwa usulan caleg dari partai politik haruslah mengutamakan keterwakilan perempuan. Disinilah menurut saya dilema yang dihadapi oleh partai politik, apalagi kalau itu partai politik baru sebagai peserta pemilu untuk dapat memenuhi ketentuan tersebut.

Selain itu, adanya politik massa mengambang (floating mass) yang masih dianut sehingga tidak memberikan ruang yang lebar bagi partai politik untuk dapat melakukan rekruitmen anggota partai politik (berupa kader) dan ditambah lagi dengan adanya keengganan masyarakat kita untuk menjadi anggota partai politik kalau hanya sekedar menjadi anggota saja sehingga langkah pragmatis yang dilakukan oleh partai politik adalah, hanya sekedar mengajukan caleg saja untuk memenuhi kuota yang ada. Bukan mengajukan caleg yang memang punya pengalaman dan kapasitas oleh karena adanya keterbatasan yang dimiliki.

Melihat keadaan atau kondisi tersebut diatas dan telah terjadi maka menurut saya siapa yang harus dipersalahkan? apakah harus tertuju langsung kepada caleg yang diajukan oleh partai politik ataukah partai politik yang mengajukan caleg yang bersangkutan dengan tidak menerapkan tapisan secara baik dan benar ataukah sistem politik kita yang belum terbangun dengan baik sehingga belum memberikan proses yang akuntabel dan bertanggungjawab.

@mks271018

Berikan Komentar