Pendataan PKH Amburadul, Dewan: Dinsos Jangan Buta Terhadap Kondisi di Lapangan

Hasanuddin Leo, anggota komisi B dari fraksi PAN

PORTALMAKASSAR.COM – Pasca reses yang diadakan anggota komisi B DPRD Kota Makassar di Kecamatan Mariso, dewan menemukan sejumlah keganjilan terkait pendataan penetapan keluarga harapan dan penerima KIS (Kartu Indonesia Sehat).

 

Hasanuddin Leo, anggota komisi B dari fraksi PAN mengungkapkan, dari sembilan kelurahan di kecamatan Mariso, hampir semua RT RW tidak dilibatkan dalam proses pendataan.

“Sebenarnya, yang banyak dikeluhkan warga dalam persoalan pendataan itu. RT RW hampir tidak dilibatkan. Padahal RT RW harusnya dilibatkan dalam pendataan apapun di masing-masing wilayahnya,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya di kantor DPRD Kota Makassar.

Selain tidak adanya pelibatan RT RW, hal lain yang turut menjadi sorotan dewan ialah tidak diselenggarakannya musyawarah kelurahan untuk verifikasi data warga yang berhak terhadap KIS dan keluarga harapan.

Sementara itu, pihak Dinas Sosial yang turut hadir dalam reses tersebut, lanjut Hasanuddin, mengaku bahwa musyawarah kelurahan telah dilaksanakan.

“Saya tanya warga, saya tanya lurah, pernah diadakan musyawarah kelurahan terkait penetapan warga miskin yang wajib mendapatkan itu (KIS dan Keluarga Harapan)? Jawabannya tidak. Artinya apa, memang ada program seperti itu diatas tapi kemudian pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) yang ditugaskan Dinsos itu tidak bekerja sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi ada terjadi like n dislike. Yang dekat mungkin diberikan, yang kurang dekat, tidak diberikan,” lanjutnya.

Hasanuddin pun meminta kepada Dinas Sosial untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja petugasnya yang dalam hal ini pendamping PKH.

“Makanya saya minta kepada Dinas Sosial untuk evaluasi petugasnya. Ini petugasnya ini banyak yang tidak bekerja. Kemudian juga mungkin hanya mendatangi satu dua orang saja sehingga tidak melibatkan RT RW. Mencegah pendataan amburadul seharusnya melibatkan RT RW. Dinsos harus melakukan evaluasi total terhadap kinerja personilnya baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan,” paparnya.

“Dinsos jangan buta terhadap kondisi di lapangan,” kunci Hasanuddin.

SYAMSI NUR FADHILA

Berikan Komentar