PerDIK : KPU Sulsel Harus Peka Akan Isu Difabel

47
Perdik
Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto mendapat kunjungan dari Direktur Eksekutif Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK) pada Kamis (01/02/2018 )

PORTALMAKASSAR.com – Direktur Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDik) Sulawesi Selatan (Sulsel) Abd. Rahman meminta kepada tim seleksi KPU Sulsel untuk pro terhadap isu difabel dan lebih bijak dalam melakukan seleksi komisioner KPU Sulsel.

“Kita mau komisioner nantinya yang terpilih bisa konsen pada pemenuhan hak-hak difabel,” kata Abd.Rahman.

Menurut Abd.Rahman, sampai saat ini, hak-hak difabel belum terpenuhi dengan maksimal dalam setiap perhelatan Pemilu di Indonesia.

Ia mengatakan, kekurangan yang masih dirasakan oleh para difabel adalah yakni terkait persoalan data, desain bilik suara, iklan layanan masyarakat, maupun minimnya pengetahuan petugas TPS.

“Padahal hak-hak difabel tersebut sudah diatur dalam perundang-undangan KPU dan UU Disabilitas nomor 8/2016,” urai Rahman.

Rahman menjelaskan, minimnya pemenuhan hak-hak difabel pada Pemilu disebabkan oleh komisioner KPU, yang kurang peka untuk memperbaharui pengetahuan tentang isu-isu difabel.

Sehingga, hak-hak difabel seringkali tidak tersampaikan dengan baik di tingkat TPS. Bahkan, kadang kala muncul persepsi bahwa difabel adalah orang sakit atau cacat.

Padahal, sebenarnya difabel itu, memiliki status yang sama dengan masyarakat lainnya. Mereka mempunyai hak dipilih dan memilih dalam semua kontestasi Pemilu di Indonesia.

Laporan : Abdul Rachman (Direktur PerDIK)

MASUKKAN KOMENTAR ANDA