PJI Sulsel Nilai RUU KUHP Rawan Kriminalisasi Jurnalis

102
Foto ilustrasi pers (ist)

PORTALMAKASSAR.com – Draf Revisi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang telah memasuki tahap pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masih menuai kontroversi.

Kontroversi RUU KUHP berasal dari banyaknya pasal yang dianggap mengancam dan melanggar nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

Ketua Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulsel, Abdullah Rattingan, melalui rilis, Rabu, 14 Februari 2018, menjelaskan, terdapat kecacatan dalam beberapa pasal RUU KUHP yang ada.

Berdasarkan telaah sejumlah pasal dalam draft revisi RUU KUHP tersebut, Pengurus daerah (Pengda) PJI Sulsel bersama Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB) berpendapat bahwa DPR RI dan pemerintah harus menunda pengesahannya dengan menunjukkan beberapa pasal dalam RUU KUHP mempunyai permasalahan antara lain:

1. Mengancam kemerdekaan dan sikap kritis para jurnalis.
2. Jurnalis rawan dikriminalisasi.
3. Mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat setiap warga.
4. Dapat memberangus proses berdemokrasi.

Pasal-pasal dimaksud di antaranya:

1. Pasal 309 ayat (1) perihal “Berita Bohong”

2. Pasal 328 – 329 perihal contempt of court.

3. Pasal 494 tentang Tindak Pidana Pembukaan Rahasia

4. Pasal 262 – 264 tentang Penghinaan terhadap Presiden dan Wapres.

5. Pasal 284 dan 285 tentang penghinaan terhadap pemerintah.

Pada pasal 309 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong yang mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III”.

Penjelasan frasa “mengakibatkan keonaran” pada ayat (1) tersebut dianggap berpotensi multitafsir dan sangat rentan untuk mengkriminalisasi jurnalis yang kesehariannya mencari berita.

Sebagai contoh jika jurnalis membuat berita berdasarkan informasi dari narasumbernya, namun ketika berita tersebut sudah dipublikasikan dan ternyata narasumber tidak akurat atau tidak betul memberi informasinya dapat berdampak menyalahkan jurnalis hingga bisa menjadi alasan jurnalis tersebut dikriminalisasi.

Sedangkan Pasal 328-329 perihal contempt of court. Pasal 329 huruf (d) berisi “Mempublikasikan atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak Hakim dalam sidang pengadilan.”

Pasal ini bisa mengkriminalkan jurnalis yang meliput di pengadilan.

Hakim atau pihak manapun bisa memperkarakan karya jurnalistik dengan alasan mempengaruhi integritas hakim karena berita yang dipublikasikan dianggap tidak sesuai dengan yang mereka inginkan yang bersifat subjektif.

Apabila merujuk Pasal 328, maka jurnalis bisa dikenakan pidana 5 tahun penjara karena perbuatan tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 494 Tentang Tindak Pidana Pembukaan Rahasia yang berbunyi “Setiap orang yang membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau profesinya baik rahasia yang sekarang maupun yang dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III”.

Maksud rahasia yang terkandung dalam RUU KUHP masih dianggap bersifat multitafsir. Sedangkan jurnalis dalam melakukan wawancara kerap mendapat informasi yang bersinggungan dengan rahasia instansi atau pejabat tertentu, namun diungkapkan oleh narasumber secara terbuka.

Jadi ketika jurnalis mempublikasikan rahasia jabatan, yang saat ini memang belum jelas apa itu rahasia jabatan yang berada di RKUHP, para jurnalis bisa juga terkena pasal ini.

Kemudian mengenai pasal 262 – 264 tentang Penghinaan terhadap Presiden dan Wapres yang berbunyi ”Setiap orang yang menyerang diri Presiden dan Wakil Presiden, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”

Pasal 263 ayat 1 dalam draf revisi KUHP ini menyebutkan setiap orang yang dimuka umum menghina presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp 300 juta yang menunjukkan adanya hukuman atas tindakan demokrasi yang dilakukan masyarakat seperti mengkritik kebijakan presiden dan wakil presiden.

Ditambah pasal 264 dalam draf revisi KUHP yang menyebutkan setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV (Rp 300 juta) merupakan bentuk kemunduran dan membawa Indonesia kembali ke era orde baru yang menggambarkan pemerintahan anti kritik.

Menurut PJI Sulsel, Jika revisi RUU KUHP memuat kembali pasal penghinaan terhadap kepala negara maka hal itu sama saja mematikan kebebasan berekspresi dan berpendapat serta memberangus orang-orang kritis yang menggambarkan kondisi mengkritik Presiden dan Wapres nantinya akan menjadi momok yang sangat menakutkan.

Pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP juga berpotensi menjadi alat bagi penguasa untuk merepresi siapa pun yang menjadi lawan politiknya.

Pasal tersebut jelas ingin menempatkan Presiden dan Wapres pada posisi antikritik. Tidak ada ruang untuk mengkritik. Siapa pun yang mengkritik akan berhadapan dengan penjara. Sehingga pasal ini sangat berbahaya dan diperparah dengan tidak adanya standar baku mengenai hal-hal yang dianggap menghina Presiden dan Wapres.

Sehingga berbagai macam perbuatan selama dirasa bertentangan dengan kedudukan presiden dapat dianggap sebagai penghinaan.

Terakhir kontroversi untuk pasal 284 dan 285 tentang penghinaan terhadap pemerintah yang berbunyi “Setiap orang yang dimuka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama (3) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”.

Ditambah pasal 285 yang berbunyi “Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman, sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Kedua pasal 284 dan 285 jelas menghalangi kebebasan berekspresi dan berpendapat setiap warga negara dan dapat membungkam jurnalis yang mengeritik pemerintah melalui karya jurnalistiknya.

Walau pada 2007 lalu, MK juga telaj membatalkan ketentuan tentang penghinaan kepada pemerintah, yaitu Pasal 107, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 207, dan Pasal 208 KUHP.

Kehadiran pasal-pasal ini dalam draft revisi RUU KUHP menunjukkan adanya kemunduran demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, PJI Sulsel kemudian menyatakan sikap:

1. Hentikan seluruh usaha untuk mengesahkan RKUHP yang masih memuat banyak permasalahan.

2. Meminta pemerintah untuk manarik RKUHP dan membahas ulang dengan berbasis pada data dan pendekatan lintas disiplin ilmu, dengan pelibatan bersama seluruh pihak, kelompok dan lembaga-lembaga terkait.

(rls/red3)

MASUKKAN KOMENTAR ANDA