PM-PTSP Kota Makassar, Resmi Kelolah Perizinan

97
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Andi Bhukti Djufrie

PORTALMAKASSAR.com – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, yang belum menyerahkan tim teknisnya di Dinas Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) segera diserahkan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Andi Bhukti Djufrie usai menghadiri Rapat Koordinasi terkait Perwali 27 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) di Kantor Walikota, Kamis (1/3/2018).

Andi Bhukti Djufrie mengatakan, pelimpahan perizinan pada Dinas Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) sudah tertuang pada Perwali 27 Tahun 2017, bahwa setiap SKPD teknis harus menyerahkan timnya ke PTSP, namun hingga saat ini masih ada sebagian kecil SKPD yang belum menyerahkan timnya.

“Terkait dengan pelimpahan wewenang masih ada sebagian kecil teman-teman SKPD teknis belum menyerahkan tim teknisnya  ke PTSP sehingga Bapak Walikota menyampaikan kita akan bentuk tim di mana tim ini dikoordinir langsung asisten III dan ketuai oleh saya dan anggota-anggotanya itu dari SKPD terkait,” ucapnya.

Lebih lanjut Bhukti Djufrie mengatakan bahwa pelimpahan wewenang tersebut sudah tercantum dalam Peraturan Wali Kota, hanya yang menjadi permasalahan masih ada SKPD terkait belum menyerahkan timnya dan ini menjadi sangat penting karena ini menjadi temuan Badan Pengelola Keuangan (BPK).

“Pelimpahan itu sudah tercantum dalam Perwali, cuma tidak diikuti Sumber Daya Manusia (SDM), dalam arti tim teknis belum diserahkan, dan hal ini sangat penting karena ini menjadi temuan BPK, untuk itu pak wali dalam hal ini Plt Walikota meminta secepatnya penyerahan tim dilakukan,” tandasnya.

Mengapa? penyerahan tim teknis ini dilakukan secara cepat dari SKPD terkait yang belum menyerahkan, sambung Andi Bhukti Djufrie, mengingat BPK bulan empat kembali melakukan audit.

“Karena bulan empat BPK masuk lagi, dan jika temuannya itu-itu saja, berarti ini ini bahaya bagi pemerintah Kota Makassar karena dianggap setengah setengah melakukan pelimpahan kewenangan dan bisa berdampak kepada pimpinan dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota,” ucapnya.

Berdasarkan dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor. 100 Pasal 7 menyatakan apabila komitmen Pimpinan dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota tidak secepatnya melimpahkan kewenangan ke PTSP maka akan mendapatkan teguran bahkan sampai pidana.

“Sesuai dengan Permendagri no 100 pasal 7 apabila komitmen pimpinan dalam hal ini bapak Walikota dan Wakil Walikota tidak secepatnya melimpahkan kewenangan itu ke PTSP akan dikenakan teguran bahkan sampai pidana oleh menteri dalam negeri,” sambungnya.

Ia juga mengaku bahwa SKPD terkait yang belum menyerahkan timnya telah diberikan waktu deadline.

“Satu minggu tadi deadline yang disampaikan dari sekarang. Jadi tadi ada yang mewakili BKD menyampaikan itu. Pengawasan nanti dari tim teknis.  Kalau dalam seminggu tidak ada yang menyerahkan kita serahkan ke pimpinan. Sanksi (saya tidak tahu bukan saya punya kewenangan pimpinan yang punya kewenangan, kecuali saya punya staf),” pungkasnya.
(hamzah)

MASUKKAN KOMENTAR ANDA