Soal Pembangunan PLTA Seko, M Rajab: Jangan Serobot Tanah Adat Masyarakat

357

PORTALMAKASSAR.COM – Komisi A yang membidangi pemerintahan DPRD Provinsi sulsel melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Sekaitan pembangunan PLTA di Kec Seko, Kabupaten Luwu Utara.

RDP tersebut menghadirkan anggota komisi A, anggota DPRD dapil 11 Luwu Raya, Polda Sulsel, Pihak Perusahaan PT Seko Power Prima, Pemda Lutra, Ketua DPRD Lutra, Pemerintah Provinsi, dan pihak yang mewakili masyarakat Seko. Rapat berlangsung di Gedung DPRD sulsel, Senin (10/4/2017).

PLTA seko telah melakukan kegiatan sejak tahun 2012 hingga saat ini. Perusahaan akan membangun 380 MW listrik. Hingga saat ini, kegiatan yang dilakukan masih saja dalam tahapan survey.

“Terdapat miskomunikasi antara pihak perusahaan dan masyarakat Seko. Pihak perusahaan harus lebih baik dalam menyikapi reaksi masyarakat. Masukan masyarakat harus didengarkan. Jangan menyerobot tanah adat masyarakat Hoyane dan Pohoneang,” ungkap M. Rajab yang juga anggota DPRD Sulsel dari dapil Luwu Raya.

“Saya melihat terdapat dua bagian besar masalah PLTA Seko ini, pertama, hubungan masyarakat dan perusahaan, kedua, masyarakat yang diintimidasi oleh oknum aparat. Perusahaan harus memberikan kepastian atas harapan masyarakat seperti relokasi warga yang terkena luapan air, ganti rugi lahan masyarakat, jatah listrik untuk masyarakat Seko, dan jalan Sabbang-Seko yang hingga saat ini belum juga diperbaiki,” uangkap M. Rajab yang juga dalam rolling komisi ini akan berpindah ke komisi A.

Pengerjaan PLTA Seko ini dilakukan oleh PT Seko Power Prima dan PT Asri Power, dengan luas areal yang dibutuhkan sekitar 600 Ha.

Lokasi pembangunan terletak di Desa Tana Makaleang dan Embonan Tana. Sepanjang pelaksanaan survey ini telah terjadi penolakan oleh warga atas rencana pembangunan ini.

Asri yunus yang juga juru bicara warga Seko yang hadir dalam rapat tersebut mengatakan warga menolak.

“Kami menolak karena wilayah adat kami terganggu, situs keluarga kami dirusak, dan tidak ada sosialisasi,” ungkapnya.

RDP memutuskan untuk melakukan pertemuan lebih lanjut yang difasilitasi oleh DPRD Luwu Utara, agar konflik masyarakat dan perusahaan bisa diselesaikan sebaik mungkin.

(HS)

MASUKKAN KOMENTAR ANDA