Tanggapi ACS 2018 di Sulsel, M Rajab Apresiasi Langkah KPK

PORTALMAKASSAR.COM – KPK saat ini telah menjalankan kegiatan Anti Corruption Summit (ACS) 2018 bersama sejumlah perguruan tinggi di Sulawesi Selatan untuk mendukung langkah pemberantasan korupsi di Indonesia.

 

Pelibatan perguruan tinggi dipercaya mampu memperbaiki perilaku korupsi, dimana peran perguruan tinggi dimanfaatkan untuk revitalisasi dan penguatan kapasitas pusat kajian antikorupsi.

Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif mengaharapkan kolaborasi antara perguruan tinggi, komunitas masyarakat sipil, dan para penggiat antikorupsi di Sulawesi Selatan semakin kuat.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Sulawesi Selatan, M Rajab menilai ACS merupakan langkah yang cukup maju digagas oleh KPK.

“Sebagai legislator Sulsel, saya sangat mengapresiasi kegiatan itu. Dan harus lebih dikembangkan ke depan, agar upaya preventif korupsi bisa dijalankan,” ujar M Rajab.

Menurut Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel itu, tantangan terberat dalam melawan korupsi adalah melawan diri sendiri. “Manusia dengan segala macam keinginannya seringkali gagal mengendalikan keinginannya itu. Sehingga, starting poin melawan korupsi adalah mengendalikan diri sendiri,” beber M Rajab via whatsapp.

“Ada pesan bijak ; banyak yang berfikir untuk memperbaiki orang lain, tapi gagal memperbaiki diri sendiri. Mulailah dari diri sendiri,” sambungnya.

Terkait pelibatan perguruan tinggi dalam menangani korupsi, Rajab mengatakan itu langkah baik, dan seharusnya semua pihak harus dilibatkan dalam perkara penanganan korupsi, hampir semua lapisan masyarakat kita terjangkit dengan penyakit ini.

Sekilas Tentang ACS 2018

Peserta ACS 2018 melibatkan sebanyak 150 orang perwakilan pusat kajian antikorupsi, perwakilan perguruan tinggi, perwakilan komunitas masyarakat sipil dan para penggiat antikorupsi.

Dalam kegiatan ini, KPK melakukan diseminasi dan konsolidasi program pencegahan korupsi berbasis perguruan tinggi bersama para peserta. Setiap forum diskusi pleno mengangkat topik yang berbeda-beda.

Topik yang dibahas dalam diskusi pleno, yakni peran kampus dan akademisi dalam mendorong kebijakan pemberantasan korupsi, penguatan kelembagaan antikorupsi di perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil, peran perempuan dalam pemberantasan korupsi, dan gerakan antikorupsi berbasis masyarakat.

Kolaborasi dan diskusi ini lalu menghasilkan kajian-kajian yang merupakan ide asli dari peserta untuk dikembangkan dan diimplementasikan selama dua tahun ke depan. (*)

Berikan Komentar