Wali Kota Makassar Setujui Instruksi Menteri PPPA Terkait Pengawasan Smartphone Bagi Pelajar SD

72
Smartphone
Smartphone

PORTALMAKASSAR.com – Penggunaan Smartphone di kalangan murid Sekolah Dasar (SD) perlu perhatian khusus, tidak hanya orang tua murid melainkan bagi pemerintah.

Karena dengan adanya penggunaan Smartphone di kalangan murid SD saat ini yang tidak bisa terhindarkan lagi, dapat menimbulkan permasalahan sosial.

Olehnya itu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA-RI), Prof. Yohana Susana Yembise, beberapa waktu lalu saat berkunjung di Kota Makassar dalam rangka kunjungan kerja, mengintruksikan akan mengawasi penggunaan Handphone (HP) pada murid Sekolah Dasar (SD).

Hal tersebut mendapat sambutan hangat dari Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto, yang akan disapa Danny.

Menurut Mohammad Ramdhan’Danny’ Pomanto, sangat mendukung instruksi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA-RI) terkait pengawasan penggunaan Handphone (HP) pada tingkat murid Sekolah Dasar (SD).

“Saya setuju 100% hal tersebut untuk anak SD membawa HP, termasuk bawa motor,” tandas Danny seusai membuka Rakorsus (Rapat Koordinasi Khusus) di Hotel Four Point by Sheraton, Selasa (30/1/2018).

Lebih lanjut Danny mengatakan bahwa adapun yang menjadi alasan, bahwa murid SD tidak membawa HP yakni bahwa yang berhak membawa HP adalah orang-orang yang sudah memiliki kecukupan umur.

“Karena HP berdasarkan kecukupan umur, untuk mendapatkan informasi, karena informasi di HP itu tidak terstreming dengan baik dalam kategori umur, harus mencukupi umur, itu baru ide karena saya sementara mencari apakah ada otoritas Pemerintah Kota, melarang tentang itu,” ucapnya.

Kemudian Danny menambahkan tidak hanya itu yang menjadi persoalan saat ini yang perlu menjadi perhatian khusus bagi anak-anak di Kota Makassar.

“Termasuk persoalan saat ini, anak-anak kita yang dibawah umur, baik isap lem, kekerasan, narkoba seks bebas itu lebih terkontaminasi dengan HP,” ucapnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, sambung Danny, dirinya sudah berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait agar dapat dimaksimalkan.

“Kami sudah koordinasi dengan Dinas terkait tapi kita harus koordinasi hukumnya, apakah Pemerintah Kota berhak melarang murid SD, Handphone atau tidak, dan itu persoalannya,” tandasnya. (hamzah)

MASUKKAN KOMENTAR ANDA